Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Yan Permenas Mandenas disela-sela melakukan Kunjungan Kerja di daerah tambang Wasirawi, Manokwari, Papua Barat (22/8/2025). Foto : Arr/Andri

PARLEMENTARIA, Manokwari - Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Yan Permenas Mandenas, menegaskan perlunya penataan tambang Wasirawi di Papua Barat yang hingga kini masih beroperasi secara ilegal. Menurutnya, keberadaan tambang tanpa tata kelola yang jelas telah memicu konflik di Papua dan menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.

“Sudah banyak orang teriak penertiban tambang Wasirawi, tapi sampai hari ini masih sulit ditertibkan. Bahkan pak bupati sudah beberapa kali melakukan penertiban, namun tidak berhasil karena ada oknum yang mengizinkan. Sebenarnya yang punya kewenangan inilah yang harus menegakkan aturan undang-undang,” jelas Mandenas disela-sela melakukan Kunjungan Kerja di daerah tambang Wasirawi, Manokwari, Papua Barat (22/8/2025).

Ia mengusulkan agar aktivitas pertambangan rakyat diarahkan ke jalur legal melalui Koperasi Merah Putih yang diinisiasi Presiden. Dengan demikian, masyarakat dan daerah bisa memperoleh manfaat, bukan hanya segelintir pihak.

“Daripada ilegal, lebih baik kita bentuk badan hukumnya. Koperasi Merah Putih bisa menjadi wadah untuk menata tambang rakyat agar berkesinambungan, memberi manfaat bagi masyarakat, dan menambah pendapatan daerah,” tambahnya.

Senada dengan itu, Bupati Manokwari, Hermos Indou, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindak tegas praktik pertambangan ilegal sekaligus mendukung program Presiden dalam tata kelola sumber daya alam Papua.

“Papua ini sangat kaya, tetapi banyak masyarakat yang miskin. Ini ibarat tikus mati di atas lumbung padi. Kalau kita kelola tambang dengan baik, rakyat dapat manfaat, daerah pun dapat manfaat, bahkan investor pun bisa turut serta tanpa merugikan masyarakat,” ujarnya.

Hermos menegaskan, pertambangan ilegal kerap menimbulkan kerusakan lingkungan dan memperbesar ketimpangan sosial. Karena itu, ia mendorong hadirnya payung hukum agar pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh mengelola tambang bersama rakyat.

“Kami di Manokwari berkomitmen memastikan penertiban tambang Wasirawi dilakukan dengan baik. Program koperasi Merah Putih dari Presiden harus kita dukung untuk memastikan tambang bisa dikelola dengan legal, adil, dan memberi kesejahteraan bagi masyarakat,” tegasnya. (aar/aha)